Jakarta EKOIN.CO – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, telah resmi menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan PT PLN (Persero), yakni PLN Nusantara Power (NP). Penetapan jabatan tersebut diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada awal Juli 2025 dan langsung dikonfirmasi oleh yang bersangkutan.
“Benar. Kamis kemarin serah terima jabatan,” ujar Ade Armando saat dikonfirmasi wartawan dari Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (4/7/2025). Penunjukan ini segera menyita perhatian publik usai beredarnya dokumen hasil RUPS di media sosial.
Tangkap layar dokumen RUPS yang menyebar cepat memicu diskusi dan pro-kontra dari berbagai kalangan. Reaksi warganet pun bermunculan, sebagian mempertanyakan latar belakang pengangkatan serta kaitan politis dalam penunjukan tersebut.
Jabatan Strategis dan Gaji Fantastis
Berdasarkan Laporan Tahunan PLN Nusantara Power 2024, posisi komisaris membawa kompensasi yang sangat tinggi. Seluruh penghasilan komisaris ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) Pemegang Saham Mayoritas tertanggal 24 September 2024.
Rincian penghasilan komisaris mencakup honorarium bulanan sebesar Rp106.920.000, tunjangan transportasi Rp21.384.000, serta tunjangan komunikasi senilai Rp1.000.000. Selain itu, terdapat juga Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu kali honorarium bulanan.
Komisaris juga berhak atas tantiem atau bonus tahunan yang nilainya berkisar antara Rp393 juta hingga Rp673 juta. Nilai bonus ini bergantung pada capaian kinerja perusahaan selama tahun berjalan.
Jika ditotal, penghasilan tahunan seorang komisaris PLN NP dapat melebihi Rp2 miliar. Fasilitas tambahan seperti layanan kesehatan premium, asuransi purnajabatan, serta dukungan operasional juga diberikan.
Rekam Jejak Ade Armando di Dunia Publik
Ade Armando dikenal sebagai akademisi dan pegiat media sosial yang aktif menyuarakan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo. Ia kemudian bergabung secara resmi dengan PSI pada tahun 2023, setahun setelah insiden pemukulan saat demonstrasi di tahun 2022.
Keterlibatannya dalam aksi demonstrasi tersebut terjadi saat menanggapi isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia menjadi korban pemukulan di tengah aksi yang digelar di sekitar Gedung DPR.
Pernyataan Ade Armando kerap menuai reaksi keras, salah satunya ketika ia mengkritik aksi protes mahasiswa mengenai politik dinasti. Lewat akun X pribadinya @adearmando61, ia menyebut bahwa DIY adalah wilayah yang justru mempraktikkan politik dinasti.
Pandangan tersebut menuai kontroversi, terutama dari kalangan akademisi dan aktivis mahasiswa, termasuk dari BEM Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada yang disebutkan secara langsung oleh Ade dalam pernyataannya.
Susunan Komisaris dan Direksi PLN Nusantara Power
Dalam susunan terbaru hasil RUPS, selain Ade Armando, terdapat lima nama lain yang menduduki posisi komisaris PLN NP. Mereka adalah Edi Srimulyanti sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Suharyono, M. Pradana Indraputra, Adam Muhammad, dan Muhammad Syafi’i.
Jajaran komisaris tersebut bekerja berdampingan dengan direksi PLN Nusantara Power yang juga ditetapkan melalui RUPS terbaru. Penunjukan ini menjadi bagian dari restrukturisasi dan optimalisasi kinerja perusahaan di bawah kendali PLN (Persero).
PLN Nusantara Power merupakan anak usaha yang bergerak di bidang pembangkitan listrik dan memainkan peran strategis dalam pasokan energi nasional. Sebagai komisaris, Ade Armando akan terlibat dalam pengawasan strategis perusahaan.
Penunjukan politisi menjadi komisaris BUMN telah beberapa kali terjadi sebelumnya. Langkah ini kerap menuai kritik karena dianggap sarat kepentingan politik, meskipun secara hukum dimungkinkan selama memenuhi persyaratan profesionalitas dan integritas.
Kementerian BUMN belum memberikan pernyataan resmi mengenai penunjukan Ade Armando. Namun, keputusan ini sah mengingat RUPS adalah forum tertinggi dalam struktur korporasi BUMN.
Publik menantikan kontribusi nyata dari komisaris yang baru ditunjuk. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap kinerja PLN NP menjadi penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan energi.
Ade Armando hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait program kerja atau rencana kontribusinya di posisi komisaris PLN NP. Ia hanya mengonfirmasi kebenaran penunjukan tersebut melalui pernyataan singkat kepada media.
Pengangkatan tokoh publik atau politisi ke posisi strategis BUMN sejatinya menuntut pengawasan ketat dari masyarakat. Hal ini penting agar fungsi pengawasan dewan komisaris dapat berjalan sesuai dengan prinsip good corporate governance.
Penunjukan ini juga memperkuat jejak politik PSI dalam menduduki posisi-posisi penting di sejumlah BUMN. Hal ini sekaligus menunjukkan konsistensi dukungan PSI terhadap agenda-agenda pemerintah yang sedang berjalan.
Berbagai pihak menantikan langkah lanjutan dari PLN NP terkait transparansi dalam proses penunjukan pejabat tinggi. Ke depan, audit dan pengawasan publik akan menjadi aspek penting untuk menjamin integritas kelembagaan BUMN.
Keputusan RUPS yang melibatkan publik figur memiliki potensi besar dalam membentuk persepsi publik terhadap kredibilitas perusahaan. Oleh sebab itu, komunikasi dan pelaporan kinerja menjadi bagian penting dari agenda korporasi.
Dalam sistem pemerintahan dan ekonomi yang demokratis, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan perusahaan milik negara. Pengangkatan pejabat tinggi sebaiknya tetap berpijak pada kompetensi dan rekam jejak yang jelas.
Melihat dari berbagai sudut, penunjukan ini membuka kembali diskusi mengenai batas ideal antara politik dan profesionalitas dalam tubuh BUMN. Sebuah evaluasi berkala bisa menjadi mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan tersebut.
Untuk memastikan kinerja optimal, publik perlu diberi akses terhadap informasi-informasi korporasi yang penting, termasuk pengangkatan pejabat strategis dan penggunaan anggaran perusahaan.
Masyarakat juga diharapkan aktif dalam memberikan masukan atau kritik konstruktif terhadap pejabat publik yang kini menjabat di posisi penting, seperti komisaris BUMN. Hal ini dapat memperkuat kontrol sosial terhadap kekuasaan.
Di tengah sorotan publik atas jabatan yang diemban Ade Armando, penting untuk mengedepankan prinsip meritokrasi dalam setiap penunjukan pejabat di tubuh negara atau BUMN.
penunjukan Ade Armando sebagai komisaris PLN NP menunjukkan bagaimana politik dan bisnis kerap beririsan dalam sistem tata kelola BUMN di Indonesia. Langkah ini seharusnya menjadi pemicu evaluasi terhadap proses rekrutmen pejabat tinggi secara menyeluruh.
Publik perlu terus mengawal agar proses penunjukan pejabat di BUMN berlangsung secara terbuka dan mempertimbangkan kapasitas serta integritas kandidat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh mengenai latar belakang dan peran mereka dalam pengelolaan perusahaan negara.
Selain itu, penting bagi pemerintah dan jajaran BUMN untuk memperjelas kriteria pengangkatan agar tidak menimbulkan kesan politisasi atau bagi-bagi jabatan. Keterbukaan proses juga bisa memperkuat kepercayaan publik.
Dengan remunerasi besar yang diterima pejabat komisaris, tanggung jawab untuk membawa kinerja positif menjadi sangat penting. Evaluasi rutin terhadap kontribusi dan kinerja para komisaris perlu dilakukan secara objektif.
Kritik dan masukan dari masyarakat sebaiknya diterima sebagai bentuk kontrol demokratis terhadap badan usaha milik negara. Hal ini mencerminkan semangat keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan publik.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
