Jakarta, EKOIN.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, melaksanakan pertemuan dengan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, di Kantor BPS RI, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Pertemuan tersebut membahas pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mendukung kebijakan berbasis data di wilayah Jawa Barat.
Herman menyampaikan bahwa Pemprov Jabar berkomitmen menjalankan program yang akurat dan tepat sasaran melalui optimalisasi data statistik. “Kami bersama teman-teman dari lintas OPD Pemda Provinsi Jawa Barat bersilaturahmi dengan Bapak Wakil Kepala BPS dan jajaran,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.
Ia menambahkan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar diskusi, melainkan langsung berlanjut ke tahap eksekusi. “Hari ini hari yang spesial karena kami melaksanakan rapat dan langsung eksekusi,” tambah Herman.
Pemanfaatan DTSEN untuk Kebijakan Sosial
Beberapa rencana pemanfaatan DTSEN yang disusun dalam pertemuan ini meliputi penjaringan siswa Sekolah Rakyat, penyaluran bantuan sosial, serta penataan kawasan kumuh di wilayah perkotaan. DTSEN akan menjadi alat penting dalam menyusun kebijakan sosial yang terukur dan berdampak langsung.
Selain itu, DTSEN juga akan digunakan untuk program pengentasan pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta penanggulangan stunting di seluruh wilayah Jawa Barat. Herman menekankan bahwa semua kebijakan harus berbasis pada data agar dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.
Untuk mendukung integrasi data secara menyeluruh, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat telah mengembangkan sistem pengelolaan data mikro berbasis NIK yang disebut Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat (Sadarkajabar).
Melalui platform digital Sadarkajabar, data kependudukan diolah secara dinamis dan terintegrasi antar perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sistem ini memungkinkan pemanfaatan data secara lintas sektor dan tepat sasaran.
Langkah Strategis Kolaborasi Jabar dan BPS
Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama BPS RI akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) berkaitan dengan pemutakhiran dan pemanfaatan data statistik. MoU tersebut akan dilakukan antara Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ditandatangani MoU antara Ibu Kepala BPS dan Pak Gubernur Jawa Barat,” jelas Herman. Ia menekankan bahwa tugas pemerintahan adalah membuat masyarakat bahagia melalui pengambilan keputusan yang berbasis data.
Menurut Herman, semua proses pembangunan harus dilakukan berdasarkan data agar menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. “Jadi data untuk eksekusi (kebijakan), yang ujungnya adalah warga masyarakat Jawa Barat yang jauh lebih sejahtera,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun ekosistem data yang terintegrasi dan responsif. “Ini luar biasa, Jawa Barat punya pemimpin seperti ini, langsung gercep, hari ini kita putuskan semuanya dan hari ini harus diselesaikan,” kata Sonny.
Sinergi antara BPS dan Pemprov Jabar dinilai menjadi strategi penting dalam mendukung pembangunan yang berbasis pada bukti dan data. Kolaborasi ini juga bertujuan meningkatkan akurasi kebijakan daerah secara signifikan.
Dalam kerja sama ini, DTSEN akan menjadi dasar kebijakan data-driven policy di Jabar. Selain itu, BPS dan Pemprov Jabar akan bekerja sama dalam pelaksanaan Survei Khusus Semesteran untuk evaluasi program prioritas.
Bentuk kolaborasi lainnya adalah penguatan statistik sektoral daerah melalui bimbingan teknis, asistensi, dan integrasi sistem data sektoral. Juga akan dilakukan integrasi data dengan perencanaan pembangunan daerah.
Sinergi ini termasuk dukungan terhadap kegiatan sensus dan survei yang dilakukan BPS seperti Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Sensus Penduduk, ST2023, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Sonny menegaskan pentingnya dukungan masyarakat terhadap langkah strategis Pemprov Jabar dalam menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan. “MoU-nya harus diselesaikan, jadi warga Jawa Barat dukung terus Pemda Provinsi Jawa Barat, dukung juga statistik sebagai dasar untuk pengambilan keputusan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan yang dibuat berdasarkan data pasti akan memberikan hasil yang lebih efektif. Keberadaan DTSEN dan Sadarkajabar diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Sinergi antara Pemprov Jabar dan BPS ini menjadi contoh nyata dalam membangun ekosistem data yang kuat dan terpercaya. Dengan data yang berkualitas, arah kebijakan daerah bisa lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM statistik, serta konsistensi dalam pembaruan data secara berkala. Kolaborasi seperti ini memperlihatkan bahwa pembangunan yang berbasis data bukan hanya memungkinkan, tapi mutlak diperlukan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu terus mengawal keberlanjutan dan efektivitas penerapan DTSEN serta Sadarkajabar agar mampu menjawab tantangan-tantangan sosial ekonomi secara nyata. Penguatan regulasi internal serta pengawasan berkelanjutan menjadi faktor penunjang utama keberhasilan kebijakan berbasis data ini.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat juga perlu disinergikan agar integrasi data bisa berjalan menyeluruh. Dukungan anggaran, pelatihan teknis, dan pemutakhiran sistem perlu dilakukan secara simultan di seluruh daerah.
Pemanfaatan DTSEN akan efektif bila diikuti dengan edukasi publik mengenai pentingnya data dalam kebijakan publik. Masyarakat juga perlu diyakinkan bahwa data mereka digunakan secara aman, etis, dan untuk kebaikan bersama.
MoU yang direncanakan harus menjadi tonggak untuk memperluas kerja sama lintas instansi, termasuk dunia akademik dan swasta, guna menciptakan ekosistem data terbuka dan inklusif. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi contoh praktik baik di tingkat nasional.
Dengan komitmen kuat dari Pemprov Jabar dan dukungan penuh dari BPS, penerapan DTSEN diyakini akan menjadi langkah besar dalam membangun Jawa Barat yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
