Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggelar tahap awal program sekolah swasta gratis pada Senin (14/7), sebagai bagian dari kebijakan pendidikan inklusif tahun ajaran 2025/2026.
Sebanyak 40 sekolah swasta dari berbagai jenjang, mulai dari SD hingga SLB, dipilih sebagai pelaksana awal program ini. Pemilihan dilakukan berdasarkan legalitas, akreditasi, dan transparansi keuangan sekolah.
Sekolah-sekolah tersebut akan menjadi proyek percontohan, dengan sasaran utama siswa dari keluarga kurang mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemprov DKI untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Persiapan Regulasi dan Anggaran
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan bahwa peraturan gubernur (pergub) terkait program ini tengah dirancang dan masih dalam tahap harmonisasi bersama Biro Hukum.
“Pergubnya sedang disusun. Memang kita telah melaksanakan program sekolah gratis di 40 sekolah swasta. Ini harus punya payung hukum supaya kita paham dari mana harus memulainya,” ujar Rano saat meninjau kegiatan MPLS di SMAN 6 Jakarta pada Selasa (15/7).
Rano menambahkan, penyusunan regulasi ini juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Dalam Negeri.
Ia menekankan pentingnya dasar hukum agar pelaksanaan program berjalan sesuai koridor dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan.
Sementara dari sisi pembiayaan, Pemprov sedang mempersiapkan alokasi dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025.
Evaluasi dan Monitoring Lapangan
Dinas Pendidikan DKI Jakarta terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program ini, termasuk memantau kehadiran siswa, kesiapan guru, serta sarana prasarana di sekolah penerima program.
Menurut Rano, keterlibatan orang tua juga menjadi indikator penting dalam kesuksesan pelaksanaan sekolah gratis.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi bagaimana seluruh ekosistem pendidikan ikut bergerak. Kurikulum pun kita sesuaikan agar lebih relevan dengan dunia kerja,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya menyasar siswa baru, tetapi juga berlaku untuk siswa di tingkat lanjut.
“Jadi, bukan hanya untuk siswa baru kelas awal, tapi juga untuk siswa lanjutannya (kelas 2, 3, 4, 5, 6 SD, 8 dan 9 SMP, serta 11 dan 12 SMA/SMK),” terang Nahdiana.
Pemprov berharap kehadiran program ini mampu meringankan beban biaya pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah swasta yang terlibat.
Program sekolah swasta gratis yang diluncurkan Pemprov DKI Jakarta menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan akses pendidikan. Kebijakan ini menyasar kelompok rentan yang selama ini mengalami hambatan dalam memperoleh layanan pendidikan berkualitas.
Langkah yang diambil Pemprov tidak hanya menyentuh aspek bantuan biaya, tetapi juga mencakup penguatan sistem evaluasi, keterlibatan stakeholder, serta kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
Dengan sinergi antar lembaga dan payung hukum yang sedang disiapkan, program ini diharapkan dapat berkelanjutan dan menjadi model nasional dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berbasis kolaborasi sektor publik dan swasta.(*)
