Jakarta, Ekoin.co – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Profesor Anthony Budiawan menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu penyebab melemahnya ekonomi Indonesia. Ia menilai proyek tersebut sulit berjalan dengan baik karena menguras banyak anggaran negara.
“Banyak sekali kebijakan yang membuat ekonomi kita buruk, melemah. Misalnya kita lihat pemindahan ibu kota IKN, sudah jelas-jelas bahwa itu impossible, undang-undangnya pun melanggar konstitusi,” ujar Prof Anthony saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 16 Juli 2025, yang dikutip pada Kamis (17/7).
Menurut Prof. Anthony, kebijakan pembangunan IKN yang dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo itu diperparah lagi karena diduga sarat dengan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Pada saat itu, era Jokowi. Kan, memang di era Jokowi ini punya kebijakan, adalah kebijakan yang banyak koruptif, gitu kan. Banyak untuk KKN-nya untuk dia sendiri, grup-grupnya sendiri,” katanya.
Pernyataan Prof. Anthony itu sejalan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan 2024 lalu. ICW menemukan kekhawatiran investor asing terhadap jaminan bebas korupsi ketika menanamkan modal di mega proyek yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut.
Temuan ICW lainnya menyebut 24 proyek di IKN yang memiliki potensi kecurangan dengan total anggaran Rp 8,57 triliun, salah satunya proyek tol IKN.
Prof Anthony mengatakan, pembangunan IKN juga tidak rasional dilakukan karena berada di tengah hutan yang berpotensi terkendala dalam mengatur hunian masyarakat.
“Di pinggir Kota Jakarta saja seperti di Kelapa Gading, itu memerlukan 20 tahun, baru bisa dihuni. Itu di pinggir Jakarta. BSD berapa tahun pengembangannya? Bagaimana 5 tahun mau begitu (IKN berkembang)? Ini tidak masuk akal,” katanya.
Kendati demikian, Prof Anthony mengatakan proyek IKN bisa berjalan bila pemerintah konsisten melakukan pembangunan yang berkesinambungan. Menjadi persoalan bila komitmen melanjutkan proyek tersebut tidak bisa dipertahankan.
“Bahwa 50 tahun lagi bisa berkembang, ya mungkin kalau ini dikerjakan. Siapa yang bisa kuat membangun 50 tahun? Jadi ini hanya mimpi-mimpi saja,” kata Magister Ekonomi Bisnis dari Erasmus University Rotterdam Belanda itu.
Prof. Anthony lantas menyarankan agar Pemerintah ke depan berfokus pada kebijakan yang relevan, khususnya agar ekonomi semakin membaik.
“Jadi kalau ada satu kebijakan yang kita anggap bertentangan, kita harus mengkritisi. Diterima, tidak diterima, itu lain halnya. Kita juga tidak memaksakan bahwa masukan diterima. Yang penting kita menceritakan pemikiran untuk memperbaiki ekonomi,” ucapnya. ()
