JAKARTA, EKOIN.CO – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung untuk menghentikan impor gula dan mempercepat program hilirisasi pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan Amran dalam konferensi pers resmi di Jakarta pada Senin, 4 Agustus 2025, sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Amran menjelaskan bahwa Presiden memprioritaskan hilirisasi sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian jangka panjang. Selain memproduksi pangan untuk kebutuhan dalam negeri, Indonesia diarahkan untuk menjadi pemain utama di pasar global. “Kami diperintahkan Bapak Presiden untuk melakukan hilirisasi dan memproduksi pangan yang demand-nya tinggi di tingkat dunia. Termasuk menyetop impor white sugar maupun raw sugar,” kata Amran.
Fokus Pemerintah: Mandiri Produksi dan Ekspor
Lebih lanjut, Mentan Amran menguraikan bahwa program hilirisasi yang dicanangkan tidak hanya berkutat pada peningkatan hasil produksi pertanian semata. Ia menekankan pentingnya proses pengolahan dan pengemasan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai jual di pasar internasional. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara pengekspor pangan bernilai tambah tinggi.
“Hilirisasi mencakup semua aspek dari produksi, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran. Tujuannya agar hasil pertanian kita mampu bersaing di pasar global,” ujar Amran. Ia menilai transformasi pertanian ini akan berdampak pada kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi nasional.
Dalam konteks pemberhentian impor gula, Mentan menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan gula nasional secara mandiri. Langkah ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen.
Kolaborasi Petani dan Industri Diperkuat
Amran menyoroti pentingnya kolaborasi antara petani dengan pelaku industri, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta. Menurutnya, tanpa sinergi tersebut, program hilirisasi tidak akan mencapai hasil optimal. Ia juga menekankan bahwa teknologi dan investasi menjadi bagian penting dari transformasi pertanian ke arah industri yang terintegrasi.
“Kami ingin petani tidak berjalan sendiri. Mereka harus terhubung dengan industri, didampingi oleh BUMN, dan didukung oleh teknologi serta investasi swasta. Tujuannya satu, nilai tambah dan kesejahteraan petani,” ucap Amran dalam pernyataan resmi tersebut.
Program hilirisasi juga menyasar berbagai komoditas strategis selain gula, seperti beras, jagung, kedelai, dan hortikultura. Mentan menilai bahwa peningkatan nilai tambah produk pertanian dapat membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor.
Amran menyebut bahwa langkah konkret telah disiapkan, termasuk pembuatan peta jalan hilirisasi pangan nasional, pemberian insentif bagi investor, dan pembentukan pusat pengolahan terpadu di daerah-daerah sentra produksi.
Dalam kesempatan itu, Amran juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian untuk berpartisipasi aktif, mulai dari pemerintah daerah, asosiasi petani, koperasi, hingga lembaga keuangan.
Ia menambahkan, hilirisasi bukan hanya program jangka pendek, melainkan agenda strategis untuk menjamin kemandirian pangan dan menjadikan Indonesia sebagai eksportir produk pangan unggulan.
Pemerintah, menurut Amran, akan memberikan dukungan dalam bentuk peraturan yang mempermudah investasi di sektor pertanian, termasuk kemudahan perizinan, akses pembiayaan, dan penguatan infrastruktur pertanian.
Sementara itu, data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa kebutuhan gula nasional saat ini mencapai sekitar 6 juta ton per tahun. Dengan dihentikannya impor, pemerintah akan memacu produksi domestik melalui peningkatan luas lahan tebu dan efisiensi produksi.
Untuk mendukung hal ini, pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan potensial di luar Jawa serta meningkatkan kapasitas pabrik gula milik negara agar mampu mengolah hasil panen petani secara optimal.
Mentan optimistis bahwa dengan penguatan hilirisasi dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia tidak hanya akan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga menjadi negara eksportir pangan yang diperhitungkan secara global.
Dalam waktu dekat, pemerintah berencana meluncurkan program pilot project hilirisasi pangan di lima provinsi sebagai model awal sebelum diperluas ke seluruh Indonesia.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi risiko krisis pangan akibat ketergantungan impor di masa depan.
Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan bahwa kedaulatan pangan menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional dan memerlukan aksi nyata, termasuk reformasi sektor pertanian.
Amran menyimpulkan bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat petani sebagai pelaku utama produksi pangan nasional.
Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap implementasi hilirisasi dan pemberhentian impor gula guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan menguntungkan semua pihak terkait.
Keputusan penghentian impor gula ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengurangi defisit perdagangan dan memperkuat sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi nasional.
Sebagai hilirisasi diharapkan dapat mendorong modernisasi sektor pertanian Indonesia serta menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi petani dan industri terkait.
Penerapan hilirisasi pangan secara menyeluruh dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional dan menjamin kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Dengan produksi yang terintegrasi, hasil pertanian akan lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi.
Kebijakan penghentian impor gula menjadi langkah strategis dalam mencapai kemandirian pangan serta mengurangi ketergantungan pada negara lain. Selain itu, langkah ini mendorong industri pengolahan lokal untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.
Sinergi antara petani, BUMN, dan swasta harus terus diperkuat melalui dukungan teknologi, pelatihan, dan akses pembiayaan. Tanpa kerja sama yang solid, hilirisasi tidak akan berjalan maksimal.
Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan ini didukung regulasi yang mempermudah investasi dan menjamin kestabilan harga di tingkat petani. Perlindungan terhadap petani harus menjadi prioritas utama dalam hilirisasi.
Dalam jangka panjang, hilirisasi pangan dan penghentian impor gula harus berorientasi pada penciptaan ekonomi pertanian yang mandiri dan berkelanjutan, demi masa depan ketahanan pangan Indonesia. (*)
