Jakarta, EKOIN.CO – Rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang diinisiasi pemerintah dan DPR mendapat dukungan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU, Fahrur A Rozi, menilai langkah ini akan meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji serta umrah di Indonesia.
“Saya kira lebih bagus demikian agar fokus dan lebih baik,” ujar Fahrur atau yang akrab disapa Gus Fahrur, dikutip Minggu (24/8/2025).
Menurutnya, perubahan Badan Pengelola (BP) Haji menjadi kementerian akan memberi kewenangan lebih luas sekaligus konsolidasi penuh dalam sistem tata kelola haji.
“Saya setuju jika diintegrasi penuh sistem tata kelola haji dengan meningkatkan Badan Pengelola Haji menjadi Kementerian Haji Indonesia agar penyelenggaraan haji lebih terpadu, profesional, dan efisien,” katanya.
Ia menambahkan, konsolidasi kewenangan dalam satu kementerian khusus akan mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan ibadah haji maupun umrah.
“Jika semua kewenangan dikonsolidasikan dalam satu kementerian khusus, maka proses perencanaan dan pelaksanaan bisa berjalan lebih cepat, fleksibel, dan sesuai dengan dinamika di lapangan,” jelasnya.
Rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah muncul dari pembahasan panitia kerja (panja) revisi UU Haji di Komisi VIII DPR bersama pemerintah. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, mengungkapkan revisi itu mencakup penambahan Pasal 21-23 yang mengatur kedudukan kementerian baru tersebut.
“Kalau sesuai Undang-Undang Kementerian Negara, urusan haji selama ini berada di bawah Kementerian Agama. Dengan revisi ini, akan ada kementerian khusus yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan haji dan umrah dalam lingkup bidang agama,” jelas Bambang dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat (22/8/2025).
Kesepakatan ini juga didukung pimpinan Komisi VIII DPR. Ketua Panja RUU Haji, Singgih Januratmoko, menegaskan pihaknya satu suara dengan pemerintah. “Kita setuju, Pak, terus (Pasal) 23 satu irama,” ujarnya.
