Banda Aceh, ekoin.co – Suasana rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025), mendadak mencair sekaligus menegang ketika Menteri Keuangan Purbaya menyindir kekakuan birokrasi anggaran penanganan bencana.
Sebuah dialog spontan antara Menkeu dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkap fakta pahit di balik meja rapat: dukungan untuk prajurit di lapangan ternyata hanya sebatas “uang makan”.
Dalam rapat tersebut, KSAD Maruli secara blak-blakan mengeluhkan minimnya dukungan logistik bagi TNI AD saat terjun ke wilayah bencana. Maruli menyebut keterlibatan TNI kerap kali hanya didukung anggaran konsumsi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tanpa adanya sokongan untuk pengadaan barang maupun biaya operasional pengiriman peralatan pendukung yang vital.
“Pak Menteri, BNPB ini hanya dukung makan, Pak. Enggak ada beli barang, pengiriman, semua enggak ada,” ujar Maruli dengan nada lugas di hadapan para anggota dewan dan perwakilan kementerian.
Menanggapi itu, Menkeu Purbaya melontarkan celetukan spontan, “Bapak enggak minta kali?” yang kemudian dijawab tegas oleh Maruli, “Saya sudah minta ke semua orang, Pak. Enggak ada yang kasih.”
Dialog ini memotret realitas sistemik dalam tata kelola keuangan negara, di mana skema “satu pintu” melalui BNPB dinilai terlalu rigid dan menghambat fleksibilitas institusi lain seperti TNI yang berada di garis depan.
Menkeu Purbaya bahkan tak segan menegur Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dengan sindiran tajam berbalut candaan terkait minimnya kontribusi barang dari kementerian teknis. “Oh, lu pelit juga lu barang dari kita ya. Jangan gitu lu,” celetuk Purbaya yang memicu reaksi riuh hadirin.
Di balik sindiran tersebut, Menkeu memastikan pemerintah tengah mempercepat pencairan sisa dana pemulihan pascabencana sebesar Rp1,51 triliun.
Dana jumbo ini diprioritaskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak, termasuk Aceh yang saat ini masih berjuang memulihkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya.
Lebih jauh, pemerintah berkomitmen merombak tata kelola pendanaan dalam APBN 2026 agar respons darurat tidak lagi tersendat oleh urusan administratif. Keluhan KSAD Maruli menjadi pengingat keras bahwa triliunan rupiah dalam APBN tidak akan bermakna jika kebijakan di lapangan tidak fleksibel.
Bagi masyarakat Aceh dan prajurit di garda depan, kecepatan kehadiran negara secara utuh jauh lebih mendesak daripada sekadar prosedur yang kaku.
