Tangerang, Ekoin.co – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menancapkan arah baru transformasi kelembagaan dengan mencanangkan strategi optimalisasi layanan dan infrastruktur guna mewujudkan ekosistem digital keimigrasian yang terintegrasi, modern, dan berdaya saing global.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Kamis (22/1/2026), mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian.”
Forum tersebut menjadi panggung konsolidasi strategis Imigrasi dalam menjawab tuntutan zaman sekaligus mendukung prioritas nasional.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Silmy Karim, menuturkan bahwa capaian Imigrasi selama ini bukanlah hasil instan, melainkan buah kerja keras, konsistensi, dan inovasi berkelanjutan. Ia meminta seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri.
“Kita sudah memulai dengan All Indonesia. Sistem ini mempermudah dan mempercepat perlintasan, dan itu adalah hasil perjalanan panjang. Hampir dua tahun kita membangun integrasi dengan kementerian dan lembaga lain, dan kini berhasil terwujud. Jangan pernah lelah memperbesar peran institusi. Kalau bisa, Imigrasi menjadi role model bagi lembaga lain,” tegas Silmy.
Digitalisasi Layanan dan Modernisasi Gerbang Negara
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, memaparkan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting penyelarasan kebijakan pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi. Fokus utama diarahkan pada penguatan layanan berbasis digital serta modernisasi infrastruktur di pintu-pintu masuk negara.
“Tahun ini kami menargetkan modernisasi sarana dan prasarana di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), mulai dari penambahan unit autogate di bandara dan pelabuhan laut, penguatan fasilitas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga peningkatan kualitas Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT),” ujar Yuldi.
Tak hanya soal teknologi, Imigrasi juga mendorong sustainable business process dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti penggunaan panel surya di sejumlah wilayah operasional.
Garda Terdepan Cegah TPPO dan TPPM
Di luar layanan, aspek penegakan hukum menjadi pilar strategis. Imigrasi memperkuat peran sebagai garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Upaya ini dilakukan melalui penguatan program Desa Binaan untuk edukasi masyarakat, penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor demi mendukung iklim investasi, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi.
Tata Kelola Diperkuat, Struktur Baru Disiapkan
Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kurnia, menekankan urgensi penguatan tata kelola organisasi seiring meningkatnya beban kerja keimigrasian. Ia mengungkapkan rencana pembentukan struktur baru untuk memperkuat perencanaan strategis.
“Kami akan mengusulkan penambahan satu direktorat yang fokus pada sistem dan strategi kebijakan keimigrasian. Penyusunan rencana program ke depan bisa lebih terarah dan terukur,” jelas Asep.
Rakor ini juga menghadirkan perspektif pakar eksternal. Sandiman Ahli Madya BSSN, Frizka Ferina, serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri, Rudi Syafruddin, memberikan pembekalan terkait pengamanan ruang siber dan sinergi penegakan hukum demi menjaga integritas data serta ketertiban masyarakat.
Menutup rangkaian kegiatan, Silmy Karim kembali menegaskan pesan kunci transformasi Imigrasi.
“Sesuai arahan Menteri, Imigrasi harus memperkuat ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur. Kita wajib berada di garis depan pencegahan TPPO dan TPPM. Pengakuan internasional yang kita raih pada 2025, termasuk dari Skytrax yang menempatkan layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sebagai terbaik ke-10 dunia, harus menjadi pemacu semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
