Jakarta ,Ekoin.co— Pemerintah menggeber langkah strategis untuk membongkar ketimpangan mutu pendidikan nasional. Melalui konsep Sekolah Terintegrasi, negara menargetkan satu sekolah unggulan gratis dan inklusif di setiap kecamatan sebagai jawaban atas kesenjangan kualitas antarwilayah yang selama ini membelenggu sistem pendidikan Indonesia.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (29/1).
Pratikno menegaskan, Sekolah Terintegrasi bukan proyek kosmetik pembangunan gedung, melainkan reformasi menyeluruh tata kelola pendidikan nasional.
“Sekolah Terintegrasi dirancang sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan berkualitas. Ini bukan sekadar pembangunan fisik sekolah, tetapi transformasi tata kelola pendidikan agar setiap anak, di mana pun berada, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu,” tegas Pratikno.
Satu Sistem, Banyak Jenjang
Konsep Sekolah Terintegrasi akan menggabungkan PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK dalam satu ekosistem pendidikan berkelanjutan. Model ini memungkinkan kesinambungan pembelajaran sejak usia dini hingga pendidikan menengah, didukung sarana modern, manajemen terpadu, serta kurikulum holistik yang mengombinasikan standar nasional dengan pengayaan global.
Sekolah ini dirancang bebas pungutan biaya dan bersifat inklusif, dengan sasaran utama peserta didik dari keluarga desil menengah, tanpa menutup akses bagi kelompok rentan yang selama ini tercecer dari jangkauan program pendidikan.
Terhubung dengan Dunia Kerja
Yang membedakan Sekolah Terintegrasi dari sekolah konvensional adalah keterkaitannya dengan vokasi berbasis karakter wilayah. Pemerintah menyiapkan integrasi pendidikan dengan pelatihan kerja sesuai potensi daerah.
“Jika berada di wilayah pesisir, akan terintegrasi dengan vokasi perikanan. Di wilayah daratan, dengan pertanian, peternakan, atau perkebunan. Sehingga lulusannya sesuai dengan kebutuhan riil dunia kerja,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Pendekatan ini diharapkan mampu memutus rantai pengangguran terdidik sekaligus mendorong mobilitas sosial melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal.
Tiga Transformasi Besar
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut Sekolah Terintegrasi mengusung tiga agenda utama: transformasi infrastruktur, transformasi SDM, dan transformasi pembelajaran berkelanjutan.
“Sekolah Terintegrasi diharapkan menjadi motor penggerak pendidikan di level kecamatan, dengan kurikulum kombinasi nasional dan internasional yang tetap berpijak pada kearifan lokal,” ujarnya.
Payung Regulasi Disiapkan
Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menerbitkan Kepmenko PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Sekolah Terintegrasi, dengan Menko PMK dan Mendikdasmen sebagai pengarah. Regulasi lanjutan akan disiapkan untuk memastikan implementasi berjalan lintas sektor dan lintas wilayah.
Pratikno menegaskan, keberhasilan program ini menuntut sinergi kuat antar-kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Sekolah Terintegrasi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, MenPAN-RB Rini Widyantini, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, serta Plt. Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat.
