Jakarta, Ekoin.co – Pemerintah menyebutkan komitmen penuh untuk memperkuat integritas pasar modal nasional di tengah tekanan dinamika global dan meningkatnya risiko spekulasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan iklim investasi Indonesia tetap kredibel, transparan, dan berdaya saing global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa fondasi ekonomi nasional berada dalam kondisi solid.
Sejumlah indikator utama menunjukkan ketahanan yang kuat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, hingga permodalan sektor keuangan.
“Kondisi makro ekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih di level 5,04 persen pada kuartal ketiga. Inflasi terjaga sesuai APBN, cadangan devisa hingga Desember mencapai USD156,5 miliar atau setara 6,2 bulan impor,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (31/1).
“Defisit fiskal tetap di bawah 3 persen, pertumbuhan kredit 9,6 persen, dana pihak ketiga tumbuh double digit 13,83 persen. Dari sisi permodalan, capital adequacy ratio mencapai 25,87 persen dan rasio utang terhadap PDB masih di bawah 60 persen,” sambungnya.
Di sektor pasar modal, Airlangga mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan percepatan reformasi menyeluruh untuk memperkuat integritas dan daya tahan bursa.
Reformasi tersebut mencakup demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas melalui kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global, serta pengetatan aturan transparansi beneficial ownership dan afiliasi pemegang saham.
“Langkah ini untuk memastikan pasar modal Indonesia lebih transparan, likuid, dan berintegritas, serta sejajar dengan bursa modern Internasional,” tegasnya.
Pemerintah juga menegaskan sikap keras terhadap praktik spekulatif dan manipulatif yang merusak pasar. Manipulasi harga saham dinilai tidak hanya merugikan investor, tetapi juga mencederai kredibilitas Indonesia dan berpotensi menghambat arus investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (FDI).
Dalam konteks itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan melakukan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran, baik terhadap peraturan bursa, POJK, maupun perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pemerintah memastikan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu dan bebas dari intervensi.
Menko Airlangga juga menegaskan bahwa stabilitas dan keberlanjutan pasar modal tetap menjadi prioritas, termasuk di masa transisi kepemimpinan.
Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BEI untuk memastikan operasional bursa berjalan normal tanpa kekosongan pengawasan maupun kepemimpinan.
“Seluruh fungsi regulasi, perdagangan, dan pengawasan dipastikan berjalan tanpa gangguan, sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance dan praktik terbaik internasional,” ujarnya.
Airlangga mengutip langsung pesan Presiden Prabowo kepada pelaku pasar dan investor. “Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” kata Airlangga.
Keterangan pers tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, Pjs Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi, perwakilan Direksi BEI Jeffrey Hendrik, serta Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat. (*)
