DPR Dorong Percepatan Huntap Korban Bencana: Manfaatkan Lahan Negara Hingga Diskresi Kayu Banjir

BANDA ACEH,ekoin.co  – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mendorong pemerintah untuk mempercepat relokasi dan penyediaan lahan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

Langkah strategis ini dinilai krusial agar warga terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman guna memulai proses pemulihan hidup.

Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025), Andi menekankan perlunya optimalisasi aset negara untuk menjamin ketersediaan lahan siap bangun. Ia meminta koordinasi lintas sektoral diperkuat demi merealisasikan kebutuhan lahan tersebut.

“Kami berharap penyediaan lahan untuk hunian tetap dapat segera direalisasikan, baik menggunakan tanah pemerintah, BUMN, maupun PTPN. Pelaksanaannya nanti dilakukan oleh Kementerian Perumahan melalui pembangunan rumah-rumah tetap,” ujar Andi di hadapan perwakilan kementerian dan mitra kerja.

Politisi Fraksi Gerindra ini menjelaskan, bagi rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, pemerintah dapat memanfaatkan skema bantuan yang sudah ada. Beberapa di antaranya meliputi program Bedah Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

Menariknya, Andi juga menyoroti potensi efisiensi biaya pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya alam di lokasi bencana. Ia mengusulkan adanya diskresi khusus agar kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang bisa diolah menjadi material bangunan rumah, alih-alih hanya menjadi limbah.

“Mungkin diperlukan diskresi terkait pemanfaatan kayu gelondongan tersebut agar dapat difungsikan untuk pembangunan rumah. Hal ini diharapkan mampu menekan beban pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun dana CSR,” jelasnya.

Menutup keterangannya, Andi mengingatkan bahwa potensi bencana susulan masih tinggi mengingat musim penghujan baru memasuki tahap awal. Ia mendesak BMKG untuk terus memperkuat sistem peringatan dini (early warning) agar pemerintah daerah dan masyarakat bisa melakukan langkah antisipasi lebih cepat.

“Kami terus meminta BMKG untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat agar risiko bencana susulan dapat dimitigasi dengan lebih baik,” tegas Andi.