Jakarta, Ekoin.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi melantik empat pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memperkuat struktur organisasi dan mengoptimalkan kinerja pelayanan perpajakan. Dalam seremoni yang berlangsung khidmat pada Kamis (22/01), beliau menekankan bahwa nilai utama yang harus dijunjung tinggi adalah integritas pegawai pajak sebagai pilar kepercayaan masyarakat. Pelantikan ini menurutnya bukan sekadar seremoni perpindahan jabatan atau pengisian kursi yang kosong, melainkan sebuah penyerahan tanggung jawab besar dari negara kepada individu pilihan. Beliau mengingatkan bahwa setiap pejabat yang baru saja mengambil sumpah jabatan memikul harapan jutaan rakyat Indonesia yang mendambakan keadilan fiskal melalui tata kelola yang bersih.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat pejabat yang mengemban amanah baru tersebut meliputi personel yang akan bertugas di wilayah strategis Jakarta Utara. Menkeu melantik Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara untuk memimpin koordinasi wilayah tersebut secara menyeluruh. Selain itu, Gorga Parlaungan kini menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara yang bertanggung jawab atas pengawasan wajib pajak skala menengah. Posisi Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara kini dipercayakan kepada Hadi Suprayitno untuk memperkuat fungsi kontrol internal. Terakhir, Andika Arisandi resmi menduduki jabatan sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda di unit kerja yang sama.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa momentum pelantikan ini merupakan saat yang krusial untuk menegaskan kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa para pejabat tidak hanya menggantikan posisi fisik pendahulunya, melainkan mengambil alih kepercayaan publik yang sangat mahal harganya. Beliau menyebutkan bahwa kepercayaan dari negara serta rakyat Indonesia adalah aset yang harus dijaga dengan sepenuh hati melalui tindakan nyata. Selain itu, para pejabat baru memiliki kewajiban moral untuk menjaga semangat rekan-rekan mereka yang selama ini sudah bekerja secara lurus dan benar. Menkeu mengingatkan agar marwah Kementerian Keuangan jangan sampai tercoreng oleh ambisi pribadi atau godaan yang merusak nilai-nilai organisasi.
Membangun Kepercayaan Publik Melalui Perilaku Nyata
Menteri Keuangan menguraikan bahwa proses membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa memakan waktu sepanjang perjalanan karier seorang aparatur sipil negara. Namun demikian, pondasi yang sudah dibangun bertahun-tahun tersebut bisa hancur seketika hanya karena satu kesalahan kecil atau perilaku yang menyimpang dari aturan. Oleh sebab itu, integritas pegawai pajak tidak boleh hanya menjadi slogan di atas kertas atau sekadar ucapan dalam seremoni formal kenegaraan semata. Kepercayaan masyarakat hanya akan tumbuh apabila para pegawai pajak menunjukkan perilaku sehari-hari yang profesional, transparan, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam setiap keputusan. Segala bentuk tindakan yang tidak jujur akan memberikan dampak domino yang merugikan institusi secara keseluruhan di mata publik.
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan peringatan yang sangat serius mengenai dampak buruk dari penyimpangan oknum tertentu di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Beliau menegaskan kembali bahwa satu orang yang menyimpang memiliki potensi besar untuk merusak reputasi dan kerja keras ribuan pegawai lainnya yang sudah berdedikasi. Hal ini menjadi perhatian utama karena stigma negatif akibat kesalahan satu orang sering kali menyasar seluruh organisasi tanpa terkecuali. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, pihak kementerian tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang berani melanggar sumpah jabatan. Sanksi keras dipastikan akan jatuh kepada pegawai pajak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan yang tidak sah.
Purbaya Yudhi Sadewa menuntut para pejabat yang baru dilantik agar tidak menunda waktu dan segera memulai tugas-tugas strategis mereka di lapangan. Beliau meminta adanya koordinasi internal yang cepat dan efektif agar transisi kepemimpinan tidak menghambat pelayanan kepada wajib pajak. Penetapan strategi yang tepat menjadi hal yang sangat mendesak agar organisasi dapat bergerak serentak dalam mencapai visi besar yang telah ditetapkan. Fokus utama dari pergerakan organisasi ini adalah memastikan keamanan target penerimaan negara yang menjadi napas bagi pembangunan nasional. Setiap pejabat harus mampu memimpin timnya dengan teladan yang baik serta motivasi yang tinggi guna meraih target yang telah dibebankan oleh negara.
Menjaga Amanah di Tengah Tekanan dan Harapan Masyarakat
Para pejabat yang baru mengemban tugas ini juga diingatkan mengenai besarnya tantangan yang akan mereka hadapi di tengah dinamika ekonomi saat ini. Tekanan kerja di Direktorat Jenderal Pajak memang sangat besar seiring dengan ekspektasi tinggi dari masyarakat terhadap transparansi penggunaan uang pajak. Selain itu, sorotan publik yang tajam melalui berbagai platform media menuntut setiap pegawai pajak untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam bertindak. Menkeu meminta agar para pejabat tetap teguh memegang integritas meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan atau godaan dari pihak luar. Kekuatan karakter menjadi kunci utama untuk tetap bertahan pada jalur kebenaran di tengah berbagai rintangan profesional yang mungkin muncul sewaktu-waktu.
Menkeu juga memberikan dukungan moral kepada para pejabat agar mereka tidak pernah merasa takut dalam menghadapi tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Selama tindakan yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku, negara akan selalu memberikan perlindungan penuh kepada para pegawainya. Integritas harus menjadi tameng utama yang melindungi setiap aparatur negara dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak tatanan bangsa. Beliau menutup arahannya dengan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik sembari memberikan peringatan terakhir yang sangat membekas bagi seluruh hadirin. Harapan masyarakat kini tertumpu pada pundak para pejabat baru, dan sistem pengawasan akan terus berjalan secara ketat untuk memantau setiap langkah mereka.
Pilihan yang diberikan oleh Menteri Keuangan sangat jelas dan tidak menyisakan ruang bagi keraguan dalam menjalankan tugas mulia ini. Pilihannya jelas, jaga amanah atau minggir, pungkas Purbaya Yudhi Sadewa dengan nada tegas di hadapan para pejabat dan tamu undangan di Jakarta. Pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pegawai pajak di Indonesia bahwa dedikasi tanpa integritas adalah kesia-siaan yang membahayakan negara. Dengan semangat baru ini, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu menunjukkan performa terbaiknya dalam melayani rakyat dan mengumpulkan pendapatan negara secara optimal. Keempat pejabat yang dilantik tersebut kini resmi memulai babak baru dalam karier mereka sebagai garda terdepan pengamanan fiskal Indonesia.
Setiap pejabat yang baru dilantik sebaiknya segera melakukan pemetaan masalah di wilayah kerja masing-masing agar strategi pengawasan pajak berjalan lebih efektif.
Para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat sistem kontrol internal secara kolektif untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang dari oknum tertentu.
Transparansi dalam setiap proses pelayanan perpajakan harus terus ditingkatkan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh wajib pajak di Indonesia.
Aparatur negara hendaknya selalu menjadikan kode etik sebagai panduan utama dalam berinteraksi dengan masyarakat demi menjaga kewibawaan institusi Kementerian Keuangan.
Sinergi antara atasan dan bawahan dalam menjaga kejujuran di lingkungan kerja harus terus dipupuk agar tercipta budaya organisasi yang sehat dan berintegritas.
Pelantikan empat pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen negara dalam menjaga kepercayaan rakyat terhadap sistem perpajakan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menuntut kejujuran total dari setiap aparatur negara karena kepercayaan publik merupakan aset yang paling berharga.
Tindakan tegas berupa sanksi keras akan diberikan kepada siapa saja yang menyalahgunakan kewenangan karena perilaku menyimpang satu orang bisa merusak reputasi ribuan pegawai.
Tugas mengamankan penerimaan negara membutuhkan dedikasi yang tinggi serta keberanian untuk menolak segala bentuk intervensi yang tidak sesuai dengan hukum.
Pesan penutup dari Menkeu menjadi pengingat kuat bahwa menjaga amanah adalah kewajiban mutlak yang tidak memiliki tawar-menawar bagi setiap pejabat publik.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
