JAKARTA, EKOIN.CO – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga keberlangsungan negara. Hal ini disampaikan dalam sambutan saat menghadiri Pengukuhan 1.451 Hakim Mahkamah Agung, yang digelar di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025.
Acara ini menjadi momentum penting bagi dunia peradilan di Indonesia. Ribuan hakim yang dikukuhkan menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan. Presiden menyebut bahwa keberhasilan negara sangat ditentukan oleh kekuatan sistem hukumnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa sejarah telah menunjukkan banyak negara gagal karena hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sistem hukum yang lemah, katanya, tak mampu melindungi rakyat.
“Unsur keberhasilan suatu negara–dari kita belajar sejarah, unsur yang sangat penting adalah terdapatnya suatu sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya,” ujar Presiden di hadapan para hakim.
Presiden menambahkan bahwa syarat utama keberhasilan bangsa adalah keadilan yang ditegakkan secara merata tanpa diskriminasi. Sebab itu, integritas dan kekuatan sistem hukum adalah fondasi utama.
Mewujudkan Negara yang Berkeadilan
Menurut Presiden, Indonesia adalah negara besar dengan hampir 300 juta jiwa, serta keberagaman etnis, agama, dan budaya. Keutuhan bangsa hanya bisa dijaga lewat hukum yang adil.
“Negara kita kompleks, majemuk, penuh tantangan. Kita tidak mungkin bertahan tanpa sistem hukum yang adil,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menyebut negara gagal adalah negara yang tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Salah satunya, kata dia, adalah perlindungan terhadap rakyat.
“Sebuah negara yang gagal adalah negara yang tidak bisa memenuhi apa yang kita tentukan… sebagai tujuan-tujuan nasional,” ucap Prabowo.
Menurutnya, tujuan nasional seperti mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga ketertiban dunia hanya bisa dicapai bila hukum dijadikan pijakan utama.
Presiden lalu menggambarkan pentingnya hakim dalam sistem negara modern sebagai penegak hukum tertinggi.
Hakim sebagai Pilar Utama Keadilan
Prabowo menekankan bahwa hakim merupakan fondasi vital dalam menjaga stabilitas nasional. Tanpa hakim yang kuat dan berintegritas, keadilan akan sulit ditegakkan.
Ia menyatakan bahwa eksekutif yang kuat tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan legislatif dan yudikatif yang solid.
“Tidak bisa eksekutif hebat, legislatif tidak bagus, yudikatif tidak bagus. It cannot be done, tidak bisa,” ungkapnya.
Presiden menilai struktur pemerintahan ideal harus tetap menjaga keseimbangan antara ketiga pilar negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Prabowo pun mengingatkan pentingnya kerja sama antar lembaga dalam membangun Indonesia ke depan yang lebih beradab.
Penegakan Hukum Sebagai Jalan Peradaban
“Dengan yudikatif yang kuat… saya percaya polisi akan bekerja dengan sebaik-baiknya, TNI mendukung, kejaksaan, semua bekerja,” katanya.
Presiden yakin Indonesia bisa tertib dan berhasil jika semua pihak bekerja berdasarkan sistem hukum yang baik.
Dia menegaskan kembali bahwa hukum adalah instrumen utama dalam membangun peradaban dan keutuhan negara.
Dalam konteks ini, kehadiran para hakim baru di Mahkamah Agung menjadi penting untuk memperkuat wajah peradilan Indonesia.
Ia juga berharap seluruh hakim dapat menjalankan tugas dengan profesional, adil, dan berani demi kebaikan bersama.
Meneguhkan Fungsi Mahkamah Agung
Presiden menyampaikan bahwa Mahkamah Agung memegang peran strategis sebagai benteng terakhir keadilan.
Dengan adanya 1.451 hakim yang baru dikukuhkan, ia berharap terjadi penyegaran dalam tubuh lembaga peradilan.
Kepala Negara meminta para hakim untuk tidak tunduk pada tekanan, apapun bentuknya.
“Hakim adalah pelita dalam kegelapan hukum. Anda harus jadi teladan integritas,” ucap Prabowo.
Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab moral seorang hakim jauh melampaui jabatan formal.
Komitmen Pemerintah Perkuat Hukum
Prabowo menyatakan pemerintah berkomitmen memperkuat sistem hukum nasional melalui pembaruan kebijakan dan pelatihan berkelanjutan.
Ia menjanjikan dukungan penuh terhadap lembaga yudikatif dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik.
Pemerintah, tambahnya, tak boleh mencampuri proses hukum, namun harus memastikan lembaga hukum bebas dari intervensi.
“Kalau kita mau negara kita berhasil, hukum harus berdiri kokoh di atas semua,” tegas Presiden.
Komitmen ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang menciptakan negara hukum yang berpihak pada rakyat.
Refleksi Sejarah dan Masa Depan
Prabowo mengingatkan bahwa sejarah bangsa harus menjadi pelajaran dalam menyusun masa depan yang lebih baik.
Ia menekankan pentingnya belajar dari kegagalan negara-negara lain yang mengabaikan keadilan dan hukum.
Dalam konteks global, kekuatan hukum juga menentukan posisi negara dalam pergaulan internasional.
Ia berharap Indonesia bisa menjadi contoh bagaimana sistem hukum yang baik menjadi tulang punggung kemajuan nasional.
“Hanya negara yang menjamin keadilan yang akan bertahan lama,” ungkapnya.(*)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
