Jakarta, Ekoin.co – Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI hingga kini belum menemukan titik akhir. Politik senior PDIP, Beathor Suryadi, menegaskan bahwa Joko Widodo tidak menyerahkan dokumen pendidikan saat mendaftar Pilwalkot Solo maupun Pilkada DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Beathor dalam Podcast SindoNews “To The Po!nt Aja” yang tayang pada Jumat (27/6/2025).
Beathor menjelaskan bahwa polemik ini pertama kali mencuat setelah Bambang Tri Mulyono mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi hingga bisa terpilih sebagai wali kota Solo. “Kasus ijazah ini mulai diributkan setelah Bambang Tri Mulyono muncul dan mencurigai Jokowi tidak punya ijazah kok bisa jadi wali kota. Berangkat dari situ kemudian dilakukan pelacakan, pelacakan, pelacakan,” ujarnya, dikutip dari SindoNews.
Menurut Beathor, saat Jokowi maju Pilkada DKI Jakarta, tim dari Solo yang berjumlah tiga orang, termasuk David dan Jokowi, datang ke Jakarta dan bertemu Prasetyo Edi Marsudi. Dari pertemuan tersebut, Prasetyo mengarahkan mereka ke Deni Iskandar, Wakil Sekretaris Pemenangan Pilgub DKI Jakarta dari PDIP.
“Begitu problemnya tidak punya dokumen, Deni ini pentolannya di PDIP DKI. Dokumen dari Solo itu tidak ada. Itu dilacak di KPU Solo, itu sudah hilang sampai sekarang,” kata Beathor dalam keterangannya.
Deni Iskandar disebut oleh Beathor memiliki jaringan luas untuk membantu mengurus berbagai dokumen. Beathor pun terus melakukan pelacakan mengenai asal gelar “Drs.” yang tertera pada nama Jokowi.
“Jadi saya ngejar apakah ada surat Pemerintahan Solo yang ditandatangani Jokowi tanpa ijazah. Saya kejar lagi kalau Drs. dari kampus mana? Kejar, kejar, kejar, ternyata dari Mas Taufik Hidayat yang sekarang juga sedang menggugat Jokowi di Solo, dia meyakinkan Jokowi itu pakai insinyur tapi tidak berbasis kampus,” ujar Beathor.
Lukman Hakim, pembawa acara Podcast SindoNews, sempat menanyakan kepada Beathor tentang “insinyur tanpa basis kampus” yang disebutnya. “Jadi basisnya mana dong kalau begitu?” tanya Lukman kepada Beathor.
“Jadi ditulis aja di depan namanya Insinyur Jokowi. Maka kita selama dia menjadi wali kota tidak pernah melihat dia datang ke kampus mana, datang kemana. Dari situ ada keyakinan bahwa hanya tulisan tangan saja di depan namanya ditulis insinyur,” jawab Beathor.
Beathor mengaku bahwa keyakinannya diperoleh dari Taufik Hidayat yang mendapatkan informasi dari Supradi, mantan sekda. “Harusnya kalau dia tidak punya titel, polos harusnya ditulis Jokowi Wali Kota. Kita jadi bertanya juga, kok ada pengakuan dia 85 lulus?” katanya.
Beathor juga menyebutkan informasi dari temannya di Solo bahwa dokumen Jokowi di KPUD Solo sejak 2005 sudah hilang. “Hal ini memperkuat keyakinan kita pada waktu Widodo datang bertemu Tim Jakarta kalimat pertamanya adalah, kami tidak punya dokumen, untuk itu mari dibuat. Itulah pertemuan di Cikini itu,” ucap Beathor.
Dalam penjelasannya, Beathor menyebut Prasetyo Edi Marsudi memiliki peran penting karena saat itu menjabat Sekretaris Pemenangan Pilgub DKI Jakarta yang mempertemukan dua tim tersebut. Dari situ dokumen untuk persyaratan pilkada pun dirancang ulang.
“Dialah yang mempertemukan dua tim ini. Dan tim ini ujungnya Widodo dan Deni. Dirancanglah itu semua dokumen. Karena Deni Iskandar ini paling paham tentang syarat-syarat untuk menjadi kandidat itu. Dia dari partai kami yang sering ke KPUD. Jadi dia tahu urus-urus dokumen, ada surat polisi SKCK, surat rumah sakit, tidak narkoba,” ungkap Beathor.
Lukman kembali mempertanyakan siapa yang membuat dokumen baru untuk Jokowi. “Jadi semua dibuat barang baru, siapa yang bikin?” tanya Lukman. “Deni,” jawab Beathor dengan singkat.
Beathor kembali menegaskan bahwa saat pendaftaran Pilwalkot Solo, Jokowi tidak memiliki berkas yang lengkap. “Ya itu, dia hanya tulis saja insinyur, tidak ada berkas. Coba aja buka itu KPU Solo
