Jakarta, Ekoin.co – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas jenderal, baik dari TNI maupun Polri, yang terlibat menjadi beking tambang ilegal.
Hal tersebut menyusul langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)
Peringatan ini disampaikan langsung dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi aparat atau mantan aparat yang menyalahgunakan kekuasaan demi melindungi aktivitas tambang ilegal.
Ia memastikan langkah hukum akan diambil tanpa pandang bulu demi kepentingan rakyat.
“Saya beri peringatan, baik jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujar Prabowo tegas dalam pidato kenegaraan dihadapan Anggota DPR/MPR dan DPD RI.
Peringatan Keras untuk Aparat Polisi dan TNI
Dalam pernyataannya, Prabowo menggarisbawahi bahwa keterlibatan aparat keamanan dalam praktik tambang ilegal merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Menurutnya, aparat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga sumber daya alam, bukan justru melindungi pelaku pelanggaran hukum.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memberantas jaringan tambang ilegal hingga ke akar, termasuk memutus jalur perlindungan dari oknum berseragam.
“Siapa pun yang terlibat akan diproses,” tegasnya.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan ragu memerangi mafia sumber daya alam seperti tambang ilegal yang kerap merugikan negara.
Dampak Besar terhadap Masyarakat dan Lingkungan
Aktivitas tambang ilegal selama ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Penebangan hutan, pencemaran air, serta hilangnya lahan pertanian menjadi dampak nyata yang dirasakan warga di sekitar lokasi penambangan.
Pakar lingkungan menyebut, praktik ini juga sering memicu konflik sosial akibat perebutan lahan dan pembagian keuntungan yang tidak adil. Situasi tersebut semakin buruk ketika ada perlindungan dari oknum aparat yang seharusnya menegakkan hukum.
Prabowo menilai bahwa penindakan terhadap pelaku tambang ilegal harus disertai langkah pencegahan agar tidak terulang.
Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan kebijakan terpadu yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, serta aparat penegak hukum.
Strategi ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku tambang ilegal di seluruh Indonesia.
Selain penegakan hukum, Prabowo mendorong perbaikan tata kelola sumber daya alam agar pengelolaan lebih transparan dan akuntabel. ()
