Jakarta, ekoin.co – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa uang negara yang berhasil diselamatkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) sebanyak Rp 13 triliun lebih itu bisa digunakan untuk memperbaiki 8.000 sekolah.
Bahkan, kata Presiden Prabowo, uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13 triliun dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) bisa membangun 600 desa nelayan yang menjangkau lima juta penduduk untuk diperbaiki taraf hidupnya.
“(Pengembalian kerugian negara) Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih. Kalau 1 kampung nelayan, kita anggarkan Rp 22 miliar kampung modern untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” kata Presiden Prabowo usai menyaksikan penyerahan pengembalian kerugian negara dalam perkara ekspor CPO di gedung utama Kejagung, Jakarta, Senin (20/10).
Presiden Prabowo menargetkan bahwa pemerintah akan membangun kampung nelayan dengan fasilitas modern dengan anggaran untuk satu kampung nelayan sebesar Rp 22 miliar.
“Sekarang kita memperbaiki dan membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan tiap desa itu anggaranya Rp 22 miliar. Jadi Rp 13 triliun ini nanti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” ucap Prabowo.
Lebih lanjut dikatakan Presiden Prabowo, uang negara Rp 13 triliun yang berhasil diselamatkan bisa menghidupi 5 juta para nelayan di seluruh Indonesia.
“Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000 orang. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang indonesia bisa hidup layak,” tutur presiden.
“Itu kalau 1.000 (kampung nelayan), kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia,” sambungnya.
Presiden Prabowo mengatakan, penyelamatan kerugian negara Rp 13 triliun itu baru dari sektor kelapa sawit atau Crud Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang menjerat tersangka korporasi Wilmar Group dan Musim Mas Grup.
“Saya ibaratkan arti daripada uang negara yang nyaris hilang, dan ini (pengembalian kerugian negara) baru satu sektor kelapa sawit sebagai satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban, untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara, padahal ini adalah bumi dan air
milik bangsa indonesia, hasilnya diambil dan dikeruk dibawa ke luar negeri,” tegas Prabowo.
“Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya sangat kejam, dan sangat tidak manusiawi, apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi,” tambah presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Kejaksaan Agung atas prestasi kinerja dalam pengungkapan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah yang ditangani jajaran Jampidsus Kejagung.
“Tapi saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” tandas Prabowo.
Oleh karenanya, Prabowo meminta Kejagung untuk terus mengejar kekayaan negara yang diselewengkan dari tindak pidana korupsi yang merugikan negara.
Total seluruh kerugian negara sebesar sebesar Rp11.880.351.802.619 (Rp 11 triliun lebih), yang terbagi, dari PT. Multimas Nabati Asahan sebesar Rp3,99 triliun, PT. Multimas Nabati Sulawesi sebesar Rp39,75 miliar, PT. Sinar Alam Permain sebesar Rp483,96 miliar, PT Wilmar Bioenergi Indonesia sebesar Rp57,3 miliar, dan PT Wilmar Nabati Indonesia sebesar Rp 7,3 triliun. ()
