Jakarta, ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan kasus dugaan korupsi minyak mentah di Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan serangkaian penyelidikan hingga dinaikan ke tingkat penyidikan.
Pihak Kejagung enggan menjelaskan secara detail soal alasan pelimpahan berkas kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) ke KPK.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengaku saat ini masih menunggu kebijakan resmi antar pimpinan kedua instansi penegak hukum.
“Untuk saat ini, kami menunggu dahulu kebijakan secara resmi saja,” kata Anang di Jakarta, yang dikutip, Jumat (21/11).
Meski demikian, kata Anang, pada prinsipnya, Kejaksaan dan KPK sebagai sesama aparat penegak hukum (APH), saling berkomunikasi, koordinasi dan saling mendukung untuk sinergi dan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi terhadap penanganan perkara minyak mentah di Petral ini berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Ia mengatakan bahwa yang terpenting adalah para pihak yang terlibat dalam kasus ini diproses secara hukum dan dimintai pertanggungjawaban pidana serta aparat penegak hukum berupaya memulihkan kerugian keuangan negara akibat kasus ini.
“Yang lebih utama lagi, ke depan tata kelola minyak mentah di Pertamina harus berjalan dengan baik, profesional, bersih, transparan, dan bermanfaat serta dirasakan buat rakyat,” ujar Anang.
Adapun dalam kasus ini, Anang menyebut bahwa penyidik Jampidsus telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan.
Sebelumnya diketahui, pimpinan KPK menyebutkan bahwa Kejagung telah melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) atau PT Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) kepada lembaga antirasuah tersebut.
“Karena tahu bahwa KPK sudah menerbitkan surat perintah penyidikan, sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, maka penanganannya dari Kejaksaan dilimpahkan,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Lebih lanjut Setyo mengatakan bahwa ketika KPK mendapatkan berkas penanganan perkara dari Kejagung, maka akan dilakukan koordinasi antara Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK dengan Direktur Penyidikan Kejagung.
“Untuk memastikan bahwa tempus (waktu periode kasusnya) mana, apakah mau dilebarkan, ataukah mungkin tempusnya tetap seperti sprindik (surat perintah penyidikan) umum yang sedang kami buat,” ucapnya.
Oleh karena itu, dia mengatakan KPK tetap berkoordinasi dengan Kejagung mengenai penanganan kasus tersebut. (*)
