JAKARTA,Ekoin.co – Rencana pemerintah untuk menghentikan insentif kendaraan listrik pada tahun 2026 mendapat kritik tajam dari kalangan pengamat energi.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang tidak tepat dan berisiko menghambat momentum transisi energi di Indonesia.
Fabby menegaskan bahwa nilai insentif yang dikeluarkan negara saat ini masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan beban ekonomi raksasa yang harus ditanggung akibat kerusakan lingkungan dan memburuknya kesehatan masyarakat akibat emisi transportasi.
Menurutnya, pemerintah harus melihat kebijakan ini melalui kacamata jangka panjang, bukan sekadar efisiensi anggaran sesaat.
“Biaya pemulihan lingkungan dan peningkatan penyakit akibat polusi akan menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan anggaran insentif saat ini.
Wacana pencabutan insentif mencerminkan cara pandang yang terlalu pendek dan mengabaikan risiko krisis iklim,” ujar Fabby di Jakarta, Sabtu (3/1/2026).
Apabila insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dihentikan, Fabby memprediksi harga mobil listrik akan melonjak signifikan.
Lonjakan harga ini dipastikan akan memukul minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Padahal, percepatan adopsi kendaraan listrik adalah kunci utama dalam menekan ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Berdasarkan catatan IESR, penggunaan satu unit mobil listrik dengan jarak tempuh 20.000 kilometer per tahun mampu mengurangi impor BBM hingga 1.320 liter.
Artinya, jika insentif dicabut dan minat masyarakat turun, defisit neraca perdagangan Indonesia justru berisiko semakin membengkak akibat ketergantungan impor energi yang terus berlanjut.
Tak hanya soal lingkungan dan BBM, Fabby juga mengingatkan dampak serius terhadap iklim investasi.
Penghentian insentif dapat menghambat masuknya investasi sektor baterai yang diproyeksikan mencapai Rp544 triliun hingga tahun 2060.
Banyak investor saat ini tengah membangun fasilitas produksi dan sangat membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Oleh karena itu, IESR mendorong pemerintah untuk tetap mempertahankan insentif kendaraan listrik.
Keberlanjutan kebijakan ini dinilai sangat krusial untuk menjaga momentum transisi energi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh hak atas kualitas udara yang lebih bersih di masa depan.
