Jakarta, Ekoin.co – Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bawah kepemimpinan Meutya Hafid menuai kritik keras.
Masifnya praktik judi online (judol) yang kian tak terkendali di ruang siber nasional memicu desakan agar sang Menteri meletakkan jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban politik.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menilai strategi pemblokiran situs yang selama ini dibanggakan Komdigi hanyalah langkah “gimmick” reaktif yang tidak menyentuh akar persoalan.
Negara Hanya ‘Potong Cabang’
Aminullah menyoroti pola penanganan Komdigi yang dinilai tertinggal jauh dari kecanggihan sindikat judi internasional.
Menurutnya, penutupan ribuan domain hanyalah kesia-siaan jika aktor intelektualnya tetap bebas beroperasi.
“Setiap domain yang diblokir segera digantikan dengan yang lain dalam hitungan detik. Pola ini menunjukkan negara hanya memotong cabang, bukan mencabut akarnya,” tegas Aminullah dalam keterangan resminya, Minggu (18/1/2026).
Ia menambahkan, judol telah menjelma menjadi kejahatan lintas batas yang menghancurkan ketahanan ekonomi keluarga kelas bawah dan merusak moral generasi muda secara terstruktur.
Tagih Janji Presiden Prabowo
PP GPA turut menyentil janji manis Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal pelantikan berkomitmen memerangi judi online hingga ke akarnya.
Namun, realita di lapangan selama hampir satu tahun kinerja kabinet justru menunjukkan hasil yang nihil.
“Faktanya, aktivitas judol semakin terbuka dan terorganisir. Belum ada terobosan efektif yang benar-benar bisa dibanggakan dari Komdigi,” sindirnya.
Lemahnya diplomasi siber juga menjadi poin krusial. Aminullah mengkritik minimnya kerja sama internasional untuk memutus jaringan dari negara pusat industri judi seperti Kamboja. “Tanpa diplomasi siber yang agresif, negara akan terus dipermalukan oleh para bandar,” tuturnya.
Desakan Mundur Meutya Hafid
Melihat kondisi yang kian darurat, PP GPA menyatakan sikap tegas. Kegagalan dalam melindungi ruang digital nasional dari infiltrasi judi online dianggap sebagai kegagalan kepemimpinan yang fatal.
“Kami mendesak Meutya Hafid untuk bertanggung jawab secara politik dan segera mempertimbangkan mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Digital,” pungkas Aminullah.
