Telegram Panglima TNI Tetapkan Status Siaga 1, Begini Reaksi DPR RI

Jakarta, Ekoin.co – Langkah TNI menetapkan status siaga 1 mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono.

Politisi Partai Golkar ini menilai, langkah TNI meningkatkan status kesiapsiagaan menjadi “Siaga 1” mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan nasional. Juga bentuk kesigapan aparat pertahanan menghadapi dinamika global, sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat bahwa negara hadir dengan penuh tanggung jawab.

“Komisi I DPR RI memandang kebijakan ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan bangsa,” kata Dave saat dihubungi di Jakarta, Minggu (8/3).

Dia mengatakan sinergi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Komisi I DPR RI menjadi fondasi penting agar setiap langkah yang ditempuh tetap sejalan dengan kepentingan rakyat, dijalankan secara terbuka, dan mampu menumbuhkan kepercayaan publik.

Dave juga menilai upaya peningkatan kesiapsiagaan itu adalah wujud nyata komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dalam negeri dengan penuh percaya diri. Dengan koordinasi yang solid antarlembaga, dia yakin bangsa akan tetap aman, stabil, dan mampu menghadapi tantangan global dengan semangat kebersamaan serta optimisme tinggi.

Dia pun menegaskan Komisi I DPR RI mendukung langkah antisipatif TNI dan akan terus menjalankan fungsi pengawasan serta kemitraan strategis.

“Dengan kolaborasi yang erat, kita yakin Indonesia dapat menghadapi dinamika global dengan kepala tegak, menjaga stabilitas nasional, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap institusi negara,” kata pimpinan komisi yang membidangi urusan pertahanan itu.

Sebelumnya, beredar Telegram Panglima TNI degan Nomor TR/283/2026. Telegram itu berisi instruksi siaga 1 kepada seluruh jajaran TNI untuk mengantisipasi eskalasi konflik di Timur Tengah. Terdapat tujuh poin instruksi yang tertera dalam telegram tersebut.

Salah satu poinnya yakni Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital (obvit) strategis dan sentra perekonomian. Hal itu termasuk di bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN. (*)