Jakarta, Ekoin.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menunggu payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP) untuk dapat mengimplementasikan secara menyeluruh program sekolah swasta gratis. Program ini sebelumnya sudah dijalankan dalam bentuk uji coba di sejumlah sekolah swasta di ibu kota.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa kejelasan aturan sangat diperlukan agar program ini bisa segera diperluas. Menurutnya, landasan hukum akan memberikan kepastian dan legitimasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Sampai sekarang kan Perpres-nya belum turun, belum diatur, walaupun sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Pramono, Senin (18/8/2025).
Pramono menambahkan, Pemprov DKI berharap keputusan terkait regulasi dapat segera hadir sehingga persiapan bisa dilakukan lebih matang. Hal ini bertujuan agar Jakarta mampu bergerak lebih cepat dalam mengimplementasikan sekolah swasta gratis.
“Kami berharap supaya ini cepat ada kejelasan, supaya Jakarta segera mempersiapkan diri,” lanjutnya.
Program Sekolah Swasta Gratis Sudah Berjalan Sebagian
Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa Jakarta sebenarnya sudah memiliki pengalaman menjalankan program tersebut. Saat ini, setidaknya terdapat 40 sekolah swasta yang sudah digratiskan melalui pilot project.
“Sebenarnya Jakarta sudah memulai pilot project. Sudah 40 sekolah swasta yang kita gratiskan dan ini menjadi pilot project,” jelas Pramono.
Pilot project ini dijadikan bahan evaluasi sekaligus model awal untuk persiapan penerapan program skala besar. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, Pemprov DKI optimistis bisa memperluas cakupan sekolah swasta gratis di seluruh wilayah Jakarta.
Pramono menegaskan, kapasitas Jakarta untuk menjalankan program tersebut sudah cukup memadai. Hal ini didukung oleh kesiapan infrastruktur serta anggaran yang sudah dipertimbangkan sejak awal.
“Kalau kemudian ada payungnya, yaitu Perpres-nya apakah PP juga, karena ini sudah keputusan MK, maka kami akan segera memperluas implementasi sekolah swasta gratis di Jakarta. Dan Jakarta bisa untuk itu,” ucapnya.
Keputusan Mahkamah Konstitusi Jadi Dasar
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu pijakan penting dalam kebijakan sekolah swasta gratis. Putusan tersebut memperkuat legitimasi bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk di sekolah swasta.
Menurut Pramono, dengan adanya keputusan MK, semestinya tidak ada lagi hambatan untuk mempercepat regulasi yang mengatur implementasi program tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menunggu aturan formal dalam bentuk Perpres atau PP sebagai dasar hukum.
Pemprov DKI pun menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar implementasi tidak menemui kendala teknis. Persiapan ini meliputi evaluasi dari 40 sekolah yang sudah digratiskan, koordinasi dengan dinas pendidikan, hingga perhitungan alokasi anggaran.
Selain itu, Pemprov juga berencana untuk melakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat, agar warga memahami mekanisme program sekolah swasta gratis tersebut. Sosialisasi ini dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman terkait teknis pendaftaran maupun biaya.
Pramono memastikan bahwa komitmen Pemprov DKI dalam meningkatkan akses pendidikan akan terus berjalan. Sekolah swasta gratis dianggap menjadi salah satu cara untuk menekan ketimpangan pendidikan di Jakarta.
Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang selama ini terbebani biaya pendidikan di sekolah swasta. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, akses pendidikan gratis tidak hanya terbatas pada sekolah negeri.
Pramono menegaskan kembali bahwa Jakarta memiliki sumber daya untuk melaksanakan program ini secara luas. Ia optimistis, begitu payung hukum resmi keluar, perluasan sekolah swasta gratis dapat segera dijalankan secara masif.
Harapan besar disampaikan agar langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Menurutnya, pendidikan gratis di sekolah swasta bisa menjadi solusi untuk pemerataan akses pendidikan di tanah air.
Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga memberi kesempatan lebih besar bagi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah untuk merasakan pendidikan berkualitas di sekolah swasta.
Dalam waktu dekat, Pemprov DKI disebut sudah menyiapkan tim khusus untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ini. Tim tersebut akan bertugas memastikan setiap sekolah swasta yang digratiskan benar-benar memenuhi standar pelayanan pendidikan yang layak.
Pramono menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Jakarta siap menjadi pelopor implementasi sekolah swasta gratis di Indonesia. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan pengelola sekolah, untuk mendukung penuh kebijakan tersebut.
