Prabowo Diminta Copot Pejabat Komunikasi Publik Buruk

JAKARTA EKOIN.CO – Desakan agar pemerintah memperhatikan aspek komunikasi publik muncul dari pengamat politik dan militer, Selamat Ginting. Ia menilai, pejabat yang tak mampu menjaga komunikasi dengan masyarakat hanya akan menimbulkan keresahan dan menyengsarakan rakyat.

Menurut Ginting, pejabat di eksekutif maupun legislatif seharusnya mampu menyalurkan pesan yang jelas, empatik, dan membangun kepercayaan. Ia menekankan, pejabat dengan gaya komunikasi arogan justru memperlebar jarak dengan masyarakat yang sedang menaruh harapan pada pemerintah.

“Presiden Prabowo perlu berani mencopot pejabat yang komunikasi publiknya buruk. Mereka tidak hanya gagal menjelaskan kebijakan, tetapi juga membuat rakyat merasa tidak didengar,” tegas Ginting.

Pentingnya Komunikasi Publik dalam Pemerintahan

Ginting menekankan, komunikasi publik menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, setiap kebijakan, sekecil apapun, harus disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami masyarakat luas.

Ia menambahkan, kegagalan komunikasi sering kali menimbulkan polemik yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya, ketika kebijakan baik justru ditolak karena penjelasannya tidak menyentuh hati rakyat.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah menyiapkan sistem komunikasi terpadu yang melibatkan juru bicara resmi dan mengedepankan transparansi. Dengan begitu, setiap pesan bisa tersampaikan dengan jelas tanpa menimbulkan salah tafsir.

Sanksi Tegas untuk Pejabat Bermasalah

Selain pencopotan, Ginting mendorong penerapan sanksi tegas bagi pejabat yang berulang kali bermasalah dalam komunikasi publik. Menurutnya, sanksi itu penting sebagai peringatan agar pejabat lebih berhati-hati saat berbicara di ruang publik.

“Sanksi tegas akan memberi pesan bahwa pemerintah serius menjaga kualitas komunikasi dengan rakyat,” ujarnya.

Ginting juga mengingatkan, pejabat publik seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat, bukan sekadar menunjukkan kekuasaan. Ia menyebut komunikasi yang humanis dan jujur akan memperkuat legitimasi pemerintah.

Menurutnya, Prabowo sebagai presiden harus menjadi teladan utama. Dengan ketegasan sekaligus keteladanan dalam komunikasi, ia percaya stabilitas politik akan lebih mudah terjaga.

Pada akhirnya, Ginting menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya soal kebijakan, melainkan juga bagaimana menyampaikannya. Komunikasi yang buruk akan melemahkan kepercayaan publik, meski kebijakan yang dibawa sebenarnya positif.

Jika pemerintah tidak segera memperbaiki pola komunikasi, risiko keresahan sosial akan meningkat. Ia mengingatkan, masyarakat kini semakin kritis dan tidak segan menyuarakan protes melalui berbagai kanal.

Oleh sebab itu, komunikasi harus ditempatkan sejajar dengan aspek perumusan kebijakan. Tanpa komunikasi publik yang baik, kebijakan berisiko kehilangan dukungan dan legitimasi.

(*)

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v