Jakarta, Ekoin.co – Jaksa penuntut umum (JPU) KPK di pengadilan Tindak Pidana Korupsi membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada sidang perdana, Senin (19/2/2026).
Dalam pembacaan dakwaan tersebut Noel dijerat Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup, denda paling banyak Rp1 miliar.
Atas dakwaan ini, Noel mengaku cukup puas dengan sikap majelis hakim dan penuntut umum terhadap hak terdakwa dalam persidangan. Noel memastikan akan menghargai proses hukum.
“Ini perbuatan saya kan saya akui, saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas, saya mengakui kesalahan saya,” ungkap Noel.
Dia memastikan tidak akan mengajukan amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Noel mengaku tidak ingin terlihat terlalu cengeng atas permasalahan hukum ini.
Noel menjalani sidang dari pukul 10.30 WIB. Kemudian, sidang diskors pukul 14.05 WIB dan dilanjutkan kembali sesuai keputusan majelis hakim.
Dalam surat dakwaan Noel disebut menerima uang dari pemerasan ini sebesar Rp3.365.000.000,00 (Rp3,3 miliar) baik langsung atau tidak langsung periode Oktober 2024-Agustus 2025.
Kemudian, menerima satu sepeda motor Ducati Scrambler dengan Nopol B 4225 SUQ dari ASN Kemnaker dan pihak swasta lain.
Selanjutnya, menerima uang gratifikasi dari pihak swasta lain Rp435 juta. Noel diduga melakukan praktik rasuah ini sejak Desember 2024 atau dua bulan setelah dilantik menjadi Wamenaker.
10 Terdakwa Lainnya
Dalam perkara ini, Noel disidangkan bersama sepuluh terdakwa lain yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3. Para terdakwa berasal dari unsur pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenaker serta pihak swasta.
Sepuluh terdakwa lain tersebut yakni Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022–2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja periode 2022 hingga saat ini; serta Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 periode 2020–2025.
Terdakwa lainnya adalah Anitasari Kusumawati selaku Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja periode 2020 hingga sekarang; Fahrurozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 sejak Maret 2025; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan periode 2021 hingga Februari 2025; Sekarsari Kartika Putri selaku sub-koordinator; Supriadi selaku koordinator; serta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia.
Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diketuai oleh Hakim Nur Sari Baktiana, dengan Hakim Fajar Kusuma Aji dan Hakim Alfis Setiawan sebagai hakim anggota. (*)
