Jakarta, ekoin.co — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara sebesar lebih dari Rp 2,3 triliun.
Satgas yang dibentuk Presiden RI Prabowo Subianto pada awal 2025 ini pun berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare atau 4 juta hektare kawasan hutan.
Dari lahan tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V seluas 896.969,143 hektare, yang merupakan perkebunan kelapa sawit.
Lahan tersebut diserahkan kepada Kementerian Keuangan, selanjutnya ke Danantara, dan kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara seluas 240.575,38 hektare.
“(Lahan) berasal dari 124 subjek hukum dan tersebar di enam provinsi,” kata Jaksa Agung ST Burhanudin dalam sambutan di Gedung bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12).
Adapun lahan kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan. Satgas meminta lahan yang tersebar di 9 provinsi tersebut untuk dipulihkan kembali.
“Pada hari yang baik ini pula, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik, kami menyerahkan uang sebesar Rp 6.625.294.190.469,74,” kata Burhanuddin dihadapan jajaran pelaksana Satgas PKH.
Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Menteri Pertahanan di halaman lobi gedung Jampidsus.
Uang tersebut merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp2.344.965.750, yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel.
Kemudian, hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejagung senilai Rp4.280.328.440.469,74 (Rp 4,2 triliun) yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan perkara impor gula.
Pada 2026, Kejagung memperkirakan potensi penerimaan negara dari denda administratif atas kegiatan sawit dan tambang yang berada di kawasan hutan, bisa lebih besar lagi.
“Potensi denda administratif sektor sawit sebesar Rp109,6 triliun dan potensi denda administratif sektor pertambangan sebesar Rp32,63 triliun,” kata dia.
Burhanuddin juga menjelaskan terkait upaya Satgas PKH dalam memulihkan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Saat ini tengah dilakukan pendataan penduduk serta sarana dan prasarana di dalam kawasan. Mencakup tujuh desa dengan jumlah 5.733 kepala keluarga atau 22.183 jiwa.
Kemudian terdapat pula 573 unit rumah serta fasilitas berupa 12 sekolah, 52 rumah ibadah, dan 12 fasilitas kesehatan.
Sebanyak 1.465 kepala keluarga telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program relokasi. Satgas PKH sedang menyiapkan lahan hasil penguasaan kembali seluas 8.077 hektare untuk relokasi penduduk di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
“Kami telah melaksanakan relokasi penduduk tahap I pada 20 Desember 2025 terhadap 227 kepala keluarga dari lahan perkebunan sawit seluas 6.330,78 hektare,” katanya.
Satgas PKH adalah tim gabungan lintas lembaga pemerintah. Terdiri atas unsur TNI, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, BPN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan (KLHK), serta aparat kewilayahan.
Satgas dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 5 Tahun 2025 untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan yang dikuasai ilegal dan memulihkan hak negara atas kawasan hutan. (*)
