Bongkar Kejahatan Wilmar Group: Ada Pola Sistemik, Ini Bukan Sekedar Kasus Ekspor 

Ekoin.co – Sejumlah analisis tajam terkait kasus hukum yang menyeret raksasa sawit tersebut.

Penulis membaca persoalan ini bukan hanya dari permukaan perkara ekspor CPO, tetapi dari pola relasi antara kekuatan modal, regulasi, dan jaringan kekuasaan.

Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ada pola sistemik yang memungkinkan praktik itu berlangsung cukup lama selama bertahun-tahun.

Dugaan Pola yang Terstruktur

Penulis menyoroti dugaan manipulasi fasilitas ekspor CPO yang berkontribusi pada kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri. Ia menyebut ada indikasi bahwa mekanisme kebijakan dimanfaatkan secara strategis untuk kepentingan korporasi tertentu.

Penulis mengisyaratkan bahwa informasi yang ia analisis bukan sekadar dari sumber terbuka. Dalam banyak kasus ekonomi strategis, jejaknya tidak pernah tunggal. Selalu ada layer kebijakan, layer operator, dan layer pengaman.

Pernyataan tersebut menimbulkan tafsir bahwa penulis melihat adanya kemungkinan jejaring yang melindungi praktik-praktik tertentu. Namun hingga kini, proses hukum terhadap Wilmar Group tetap berjalan dan belum ada putusan final yang membuktikan adanya skema terstruktur.

Isu Agraria dan Penguasaan Lahan

Penulis juga mengangkat persoalan agraria yang melibatkan anak usaha Wilmar. Konflik lahan yang berlangsung bertahun-tahun menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara masyarakat lokal dan korporasi besar.

Dalam sudut pandang penulis, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari kelemahan pengawasan negara. Kalau konflik berlangsung puluhan tahun tanpa penyelesaian tuntas, berarti ada yang salah dalam tata kelola pengawasan terhadap perusahaan sawit yang sangat besar ini.

Namun pihak perusahaan dalam berbagai kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa operasional mereka telah sesuai dengan perizinan dan regulasi yang berlaku.

Dugaan Pembiaran dan “Shadow Power”

Bagian paling tajam adalah ketika ia menyentuh dugaan pembiaran oleh struktur kekuasaan. Penulis menyebut fenomena “shadow power” — kekuatan tak terlihat yang sering muncul dalam kasus-kasus besar sektor energi dan pangan.

Menurut penulis, sektor sawit bukan sekadar bisnis, melainkan sektor strategis yang bersinggungan dengan geopolitik, ekspor, dan stabilitas nasional. Ketika komoditas strategis dikendalikan oleh konglomerasi besar tanpa pengawasan ketat, negara bisa kehilangan kendali.

Pernyataan tersebut tentu memancing perdebatan. Sejumlah pengamat hukum menilai bahwa opini semacam itu sah dalam ruang demokrasi, tetapi tetap harus dibedakan dari fakta hukum yang telah dibuktikan di pengadilan.

Ujian Supremasi Hukum

Menurut penulis, kasus Wilmar Group menjadi ujian besar bagi komitmen reformasi hukum. Bahwa keberanian negara menindak korporasi besar akan menjadi indikator apakah supremasi hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan.

Namun secara hukum, asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses peradilan yang transparan dan berbasis alat bukti.

Di sisi lain, pemerintah terus menekankan pentingnya menjaga stabilitas industri sawit sebagai tulang punggung devisa negara, sembari memperbaiki tata kelola agar lebih transparan.

Pertarungan Narasi

Kasus ini kini berkembang bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga di ruang opini publik. Narasi tentang keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan relasi modal-kekuasaan menjadi bagian dari diskursus yang lebih luas.

Apakah kritik tersebut mencerminkan realitas tersembunyi atau sekadar analisis keras berbasis interpretasi intelijen? Jawabannya bergantung pada hasil akhir proses hukum.

Yang pasti, perdebatan ini menunjukkan satu hal: sektor strategis seperti sawit tidak lagi hanya soal bisnis, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap negara.

Penulis : Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)